Sabtu, 13 September 2014

CONTOH KASUS PELANGGARAN HAM DI DUNIA

Contoh kasus pelanggaran HAM di Dunia

1. Kasus Apartheid di Afrika
Kasus Apartheid di Afrika Selatan Munculnya masalah Apartheid ini berawal dari pendudukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Bangsa Eropa pertama yang dating ke Afrika Selatan adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Afrika selatan dipimpin oleh JanAnthony van Riebeeck (1618-1677). Kedatangan bangsa Belanda di Afrika Selatan ini menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat di Afrika Selatan. Kedudukan masyarakat Afrika Selatan menjadi di bawah kedudukan bangsa Eropa (Belanda atau kulitputih), sehingga masalah warna kulit inilah yang menjadi titik pangkal munculnya masalah Apartheid. Bangsa Belanda kemudian langsung menetap. Mereka sering disebutdengan nama bangsa Boer. Kedatangan bangsa Belanda itu kemudian diikuti oleh bangsa Inggris yang berhasil melakukan penguasaan dari ujung Afrika Utara (Mesir) hingga ujung Afrika Selatan (cape Town). Kedatangan Inggris di Afrika Selatan mengakibatkanmeletusnya Perang Boer (1899-1902) antara Inggris dan orang-orang Boer (Belanda).Dalam perang itu pihak Inggris berhasil mengalahkan bangsa Boer, sehingga wilayah Afrika Selatan menjadi daerah kekuasaan Inggris. Inggris akhirnya menjadi penguasa diwilayah Afrika Selatan, selanjutnya, dibentuklah Uni Afrika Selatan pada tahun 1910.dengan kemenangan Inggris di Afrika Selatan ini, maka semakin banyak orang-orang Inggris yang datang ke Afrika Selatan.
Ketika rezim apartheid yang didominasi oleh orang-orang kulit putih berhasil menguasai pemerintahan yang ada di Afrika Selatan, mereka melakukan kebijakan yang merugikan warga kulit hitam. Hal ini terjadi pada tahun 1960. Orang-orang kulit putih yang menguasai Afrika Selatan melakukan tindakan yang semena-mena terhadap wargakulit hitam. Diantara peristiwa yang memakan korban adalah terbunuhnya 77 orang dari kalangan sipil pada peristiwa Sharpeville. Demikian juga pada tahun 1976 terjadi peristiwa berdarah yang menewaskan banyak warga sipil, terutama murid-murid sekolah.Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Nelson Mandela dalam menegakkan kekuasaan tanpa adanya rasialisme di Afrika Selatan dan menghapuskan kekuasaan Apartheid memakan waktu yang cukup lama. Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasab negerinya baik perjuangan yang dilakukan di dalam negerinya, agar mendapat dulungan dari seluruh rakyatnya, maupun perjuangan yang dilakukan di luar negeri, yaitu untuk mendapatkan pengakuan atas perjuanganya dalam menghapuskan kekuasaan Apartheid di Afrika Selatan. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Nelson Mandela
Kekejaman rezim Adolf Hitler. Adolf Hitler merupakan pemimpin partai NAZI yang kemudian memenangkan pemilu Jerman. Hitler dianggap sebagai orang paling kejam dieranya. Banyak pelanggaran HAM yang dilakukannya, sikap otoriternya membawa pada penangkapan dan pengasingan terhadap musuh politik yang menentangnya. Kemudian pembunuhan masal dan pengusiran bangsa Yahudi dari jerman. Kemudian melakukan pembantaian di Cekoslovakia dan Austria untuk menduduki negara tersebut. Adofl Hitler juga merupakan salah satu tokoh pemicu lahirnya perang dunia ke II. Hitler kemudian ditemukan meninggal di dalam bunker bersama istrinya karena bunuh diri.

2. Ironi Pelanggaran HAM di Myanmar
Kebebasan untuk hidup dan menjalankan keyakinan beragama di suatu  negara menjadi perhatian serius dunia internasional. Terlebih bagi para pegiat dan pejuang demokrasi serta  hak asasi manusia (HAM), kebebasan itu merupakan harga mati!Namun, warga etnis Rohingya di Myanmar tampaknya mendapat pengecualian. Gembar-gembor penegakan HAM dan demokrasi yang sudah mematahkan rezim-rezim otoriter dan militeristik di berbagai belahan dunia selama beberapa dekade terakhir, masih menyisakan derita bagi mereka.
Meski etnis Rohingya secara de facto hidup dan tinggal dari satu generasi ke generasi berikutnya jauh sebelum Myanmar—dulu Burma—merdeka, namun secara de jure mereka tidak dianggap sebagai warga negara (stateless person) yang berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana warga sipil lainnya yang mayoritas beragama Buddha. Sedangkan mayoritas etnis Rohingya menganut Islam. Itukah akar masalahnya?Tak semudah itu menyimpulkan masalah ketika kita hidup di alam keterbukaan informasi publik seperti sekarang. Kita tidak bisa atau sulit menyimpulkan sebuah peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dengan tudingan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Penguasa atau pemerintah yang menjadi tempat berlangsungnya tragedi kemanusiaan itu terjadi, pun pasti akan menyangkal dan menolak jika disebut pembunuhan massal itu bermotif SARA.
Dan pernyataan itu pun sudah dilakukan oleh pemerintah Myanmar, melalui Menteri Luar Negeri, Wunna Wunna Maung Lwin, yang menolak tudingan terjadinya pembantaian di wilayah Provinsi Arakan, tempat dimana 1,7 juta jiwa etnis Rohingya bertahan hidup. Hal itu dikatakannya saat utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tomas Quintana berkunjung ke Myanmar (30/7/2012).
Menjadi tanda tanya saat Myanmar menikmati demokrasi beberapa tahun belakangan, tapi pelanggaran HAM berat masih terdengar dari sana. Terlebih lagi, seorang Aung San Suu Kyi yang menjadi simbol pejuang HAM dan demokrasi di Myanmar, lantas diakui prestasinya itu oleh dunia internasional melalui penghargaan Nobel Perdamaian. Partai politik yang dipimpin Suu Kyi juga menjadi oposisi terkuat di sana. Namun, faktanya Suu Kyi tampak kikuk dan bak macan ompong manakala menyaksikan puluhan ribu etnis Rohingnya terancam jiwanya. Beberapa diantara mereka dibunuh dan disiksa secara massal oleh junta militer, sementara yang selamat harus terlunta-lunta mencari tempat suaka ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.
Di Indonesia sendiri keberadaan para pengungsi Rohingya sebenarnya sudah tercium jejaknya sekira dua tahun silam. Sebagian mereka kabur dari Myanmar lewat jalur laut dan terdampar di Indonesia. Lantas mereka ada yang ditampung di Rumah Detensi Imigrasi yang dikelola Ditjen Imigrasi, sedangkan yang lainnya di luar Rudenim statusnya sebagai pengungsi yang ditangani UNHCR. Data resmi yang tercatat di Ditjen Imigrasi totalnya sekitar 500 pengungsi. Mereka tersebar di berbagai daerah yang kebanyakan di antara mereka berada di luar Jawa.
Pemerintah Indonesia sendiri terkesan lamban merespons konflik tersebut yang memuncak sejak Juni 2012. Rumah-rumah tinggal etnis Rohingya dibumihanguskan, sementara mereka yang tertangkap ada yang dibunuh dan disiksa atau dipaksa menukar keyakinannya. Tak salah jika ormas-ormas Islam mendesak pemerintah mengajukan protes resmi ke junta militer Myanmar yang berkuasa serta ke PBB. Ketua Umum PB Alkhairaat Palu, Habib Ali bin Muhammad Aljufri, sebagaimana dikutip inilah.com (1/8/2012), misalnya secara tegas mendesak pemerintah RI mengembalikan Dubes Myanmar ke negaranya sebagai bentuk protes atas kekejian kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.Alam demokrasi di Myanmar kiranya baru dinikmati dan berpihak pada Suu Kyi dan warga negara selain etnis Rohingnya. Tapi, jika Suu Kyi tak yang berpeluang besar memimpin Myanmar kelak tak menunjukkan empatinya yang dalam atas tragedi kemanusiaan itu, sejarah akan mencatat kecacatannya: seorang tokoh pejuang HAM yang ambigu.

3. 1924 di Italia
Benito Mussolini telah mendirikan sekaligus memimpin faham fasisme di Italia. Ia telah memerintah pada tahun 1924 – 1943 dengan sangat otoriter. Lawan – lawan politik yang tidak segaris dengan pemikirannya ditangkap dan dibunuh. Mussolini telah menduduki Negara asing seoerti Etiophia dan Albania. Ia juga salah seorang pencetus Perang Dunia II dan berkoalisi dengan Hitler untuk melawan sekutu

4. 1933 di Jerman
Adolf Hitler yang berhasil memenangkan pemilu melalui Partai Buruh Jerman Sosialis memimpin Jerman dengan sangat otoriter. Banyak kejahatan kemanusiaan pada waktu itu. Misalnya dengan penangkapan secara masal terhadap lawan – lawan politiknya, pembasmian terhadap orang – orang yahudi, menduduki Chekoslovakia dan Austria serta memicu tejadinya PD II.

5. 1960 di Republik Afrika Selatan
Ketika rezim apartheid yang didominasi orang – orang kulit putih berhasil menguasai pemerintahan di Afrika Selatan, mereka melakukan kebijakan yang merugikan warga kulit hitam. Diantara peristiwa yang memakan korban adalah terbunuhnya 77 orang dari kalangan sipil pada peristiwa Sharpeville. Demikian juga pada tahun 1976 terjadi peristiwa berdarah yang menewaskan banyak warga sipil, terutama murid – murid sekolah.

6. 1979 di Uni Soviet
Negara Uni Soviet atau sekarang Rusia telah melakukan penyerangan berkepanjangan di Afganistan yang berlangsung pada tahun 1979 hingga 1990 an. Sejumlah pasukan perang sebanyak 85 ribu tentara didatangklan dari Uni Soviet untuk bertempur di Afganistan sehingga makan banyak korban, baik militer maupun sipil.

7. 1992 – 1995 di Serbia Bosnia
Pada tahun 1992 – 1995 terjadi perang di Bosnia yang dipimpin oleh Radofan Karadzic. Dalam perang di Bosnia tersebut terjadi pembunuhan masal terhadap 8000 warga muslim Bosnia di Srebenica. Srebenica adalah daerah kantong bagi penduduk Muslim Bosnia. Dalam perang tersebut Radofan Karadzic bertekad untuk melakukan pembersihan etnis kepada warga non Serbia.

8. Kekerasan yang dilakukan Aparat Keamanan di Mesir
Upaya aparat keamanan Mesir yang membubarkan demonstran pendukung presiden terkudeta Mohammad Morsi, dengan cara kekerasan dinilai berlebihan bahkan sewenang-wenang dengan mengabaikan aspek hukum.
Cara kekerasan bukanlah solusi. Kekerasan hanya akan memperuncing dan memperpanjang permasalahan. Dunia harus mengutuk dan meminta pertanggungjawaban militer Mesir atas tindakannya yang membabi-buta dalam membubarkan demonstran damai.Tindakan militer Mesir sudah kelewat batas dan melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat.
Demonstrasi, apalagi dilakukan secara damai, adalah bagian dari prinsip demokrasi dan kebebasan berserikat. Karena itu, tidak dibenarkan pelarangan terhadap penyampaian aspirasi selagi dilakukansecara damai dan menghormati norma-norma yang berlaku.Atas kejadian tersebut, ia (Hery) menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki tindakan brutal militer terhadap warga sipil yang menewaskan lebih dari 300 orang, di lokasi alun-alun Rabaa, Nasr City, danalun-alun depan Cairo University, Mesir.

9. Israel Lakukan Pelanggaran HAM Serius
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Navanethem Pillay menyatakan, Israel telah melakukan pelanggaran HAM serius dan meminta Tel Aviv untuk segera menghentikan kegiatan pembangunan pemukiman ilegal serta membebaskan para tahanan politik Palestina.Radio Bethlehem 2000 melaporkan pernyataan Pillay tersebut, di mana Komisi Pemantau Tetap Palestina di PBB dan sejumlah organisasi internasional saat ini sedang ada dalam pertemuan sesi ke-23 Dewan HAM yang dimulai di Jenewa, Swiss, (27/5).
Dalam sambutannya, Pillay menyatakan, Israel melakukan pelanggaran berat HAM terhadap warga Palestina di wilayah-wilayah jajahan.“Israel harus menghentikan kegiatan pembangunan pemukiman ilegal, karena hal itu adalah pelanggaran Hukum Internasional langsung dan serius,” katanya seperti dikutip IMEMC. Wanita keturunan India tersebut juga mengatakan, Israel masih menahan sekitar 5000 warga Palestina di bawah kondisi yang sangat sulit. Dia juga menyatakan, penjajahan Israel serta prakteknya adalah ilegal.Dewan HAM PBB, berbagai organisasi HAM, dan lembaga swadaya masyarakat sedang membahas, selama beberapa pekan mendatang, berbagai isu mengenai hak asasi manusia di negara Palestina yang masih dijajah sejak tahun 1948.Pembahasan tersebut juga fokus terutama pada kegiatan pemukiman ilegal Israel, para tahanan Palestina, di mana mereka nantinya akan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan Israel.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar